RICHPKV - Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Mohammad Arifin meminta Pemerintah Provinsi DKI tidak memotong tunjangan kinerja Aparatul Sipil Negara (ASN) tenaga pendidik, dan tenaga medis. Permintaan ini seiring langkah Pemprov DKI untuk menyesuaikan pengeluaran pada APBD 2020 sebagai dampak Covid-19.
Penyesuaian tersebut merujuk pada keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.
"Kedua komponen ASN ini, Fraksi PKS setuju tidak ada potongan TKD, karena ini akan berpengaruh sangat besar bagi dunia pendidikan dan kesehatan,” kata Arifin, Rabu (13/5).
Arifin menambahkan, pemangkasan justru ada pada komponen pengadaan barang dan pembangunan infrastruktur, yang tidak ada kaitannya dengan keputusan bersama Mendagri dan Menkeu RI.
“Ini yang seharusnya dipangkas, karena akan memberatkan APBD secara langsung,” tuturnya.
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta pada tahun ini mengalami penyesuaian karena dampak Covid-19. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diprediksi turun hingga 50 persen. APBD juga disesuaikan tidak lagi Rp 87 triliun.
Untuk penyesuaian PAD sebesar 45,92 persen. Dengan rincian, realisasi pada bulan April, sebesar Rp 11,660 triliun. Pemprov DKI kemudian memproyeksikan PAD sebesar Rp 26,423 triliun atau sebesar 45,92 persen.
Selain itu, penyesuaian juga berlaku terhadap Dana Perimbangan. Awalnya, Dana Perimbangan 2020 sebesar Rp 21,618 triliun. Akibat dampak pandemi Covid-19, Pemprov DKI kemudian melakukan rasionalisasi menjadi Rp 16,918 triliun atau sebesar 78,26 persen. Sementara pendapatan lain-lain diproyeksikan hanya sebesar Rp 2,403 triliun atau sebesar 76,69 persen.
Penyesuaian pendapatan juga menyasar pada penerimaan pembayaran dari Rp 5,760 triliun menjadi Rp 1,442 triliun. Dana SILPA semula Rp 5,500 triliun menjadi Rp 1,182 triliun atau sebesar 21,49 persen. Sedangkan penerimaan pinjaman daerah senilai Rp 260 miliar tidak dilakukan rasionalisasi.
