Imbas Pandemi Covid-19, Perusahaan Pers Minta Stimulus dari Pemerintah

RICHPKV - Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat meminta pemerintah untuk memberikan stimulus di luar stimulus ekonomi sebesar Rp405 triliun yang sudah diputuskan pemerintah. Hal itu guna menyelamatkan daya hidup pers nasional yang sedang menghadapi krisis ekonomi serius akibat pandemi Covid-19.

"Mendorong negara untuk tetap mengalokasikan dana sosialisasi kebijakan, program, atau kampanye penanggulangan Covid-19, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk perusahaan pers," kata Januar P. Ruswita, Ketua Harian Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat dalam diskusi daring, Kamis (14/5).

Pihaknya mendorong negara untuk memberikan subsidi harga kertas bagi perusahaan pers cetak sebesar 20 persen dari harga per kilogram komoditas tersebut. Selain itu, juga mendorong negara atau dalam hal ini pemerintah untuk memberikan subsidi biaya listrik untuk perusahaan pers sebesar 30 persen dari tagihan per bulan pada periode Mei-Desember 2020.

"Mendorong negara memberikan kredit berbunga rendah dan berjangka panjang melalui Bank BUMN untuk perusahaan pers," pintanya.

Tangguhkan Iuran BPJS

Januar juga mendorong pemerintah untuk menangguhkan kewajiban karyawan dan perusahaan pers untuk membayar iuran BPJS ketenagakerjaan selama masa pandemi Covid-19, tanpa mengurangi manfaat yang seharusnya diperoleh karyawan.

"Mendorong pemerintah menanggung kewajiban karyawan dan perusahaan pers untuk membayar iuran BPJS Kesehatan selama masa pandemi Covid-19," ucapnya.

Terakhir, Januar mendorong negara agar memaksimalkan pemungutan pajak pendapatan dari perusahaan platform global yang beroperasi di Indonesia seperti antara lain Google, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Microsoft, dll.

"Komponen atau hasil pemungutan pajak pendapatan ini penting untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan setara, serta layak dialokasikan untuk mengembangkan dan menyelamatkan institusi jurnalisme di negeri ini," imbaunya.

Peran Vital Pers di Masa Pandemi

Januar menekankan pentingnya pers selama masi pandemi seperti saat ini. Di mana masyarakat membutuhkan informasi terkini soal pandemi Covid-19 berikut analisis terpercaya yang dapat dijadikan sebagai pijakan untuk menilai situasi dan memutuskan tindakan antisipatif.

"Tanpa bermaksud mengabaikan kelemahan yang ada, ruang pemberitaan media massa/pers lah yang menyajikan informasi dan analisis tersebut. Pers juga berperan menjembatani proses komunikasi dan arus informasi, sehingga masyarakat terhindar dari simpang-siur tentang skala penyebaran virus maupun wacana yang asimetris tentang tingkat kegentingan situasi," jelasnya.

Industri Media, kata Januar adalah satu dari sedikit sektor yang tetap harus bekerja dalam situasi krisis belakangan ini. Sektor media tidak boleh berhenti menjalankan fungsi-fungsi komunikatif dan informatif.

Namun, pandemi Covid-19 melahirkan krisis ekonomi yang serius. Berbagai sektor industri di Tanah Air menghadapi masa-masa yang suram.

Tanpa terkecuali, krisis ini juga memukul industri media nasional. Bayang-bayang pemutusan hubungan kerja untuk karyawan perusahaan media menjadi semakin nyata," ungkapnya.

Di sinilah peran negara amat dibutuhkan guna menyelamatkan industri media di tengah wabah seperti saat ini.

Pemprov DKI Godok Aturan Mudik, Harus Ada Surat Jika Akan Keluar Masuk Jakarta

RICHPKV - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menggodok aturan tentang mudik. Dia menyebut, bagi setiap orang yang akan keluar masuk Jakarta harus dibekali surat khusus.

Politikus Gerindra itu juga menegaskan, secara prinsip Pemprov DKI tetap melarang mudik. "Kami juga buat aturan supaya kalau bagi yang mudik itu ada aturan, harus bawa surat izin keluar dan masuk," kata Riza, Kamis (14/5).

Surat Izin Dikeluarkan RT/RW atau Kelurahan

Lebih lanjut, seiring dengan menguatnya wacana relaksasi Pembatasan Sosial, Razia enggan berkomentar. Menurutnya, Pemprov DKI tetap mendukung penuh segala instrumen pelaksanaan PSBB.

Ia menuturkan bahwa pelaksanaan PSBB tidak diartikan sebagai mematikan roda perputaran ekonomi. Hanya saja, imbuh dia, adanya Pergub tentang sanksi pelanggar PSBB untuk menimbulkan efek disiplin selama pandemi Covid-19 di Jakarta masih terus terjadi.

"Prinsipnya kami membuat berbagai regulasi dan penerapannya serta penegakannya di dalam PSBB ini, supaya di Jakarta bisa dipastikan terus turun angkanya dan berakhirnya penyebaran Corona," ujarnya.

"Bagaimana ekonomi bisa bergerak, tidak mati, tapi tetap memprioritaskan protokol Covid-19 atau kesehatan atau terus kita meningkatkan PSBB dalam arti ada peningkatan kepatuhan dari warga untuk mengenakan masker, cuci tangan, jaga jarak, tidak kerumunan, di kendaraan tidak boleh berdua."

Polisi Izinkan Masyarakat Mudik di Jabodetabek

Pihak kepolisian memperbolehkan masyarakat untuk melakukan mudik pada Lebaran 2020, asalkan tetap mengikuti peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, mudik tersebut hanya boleh dilakukan sekitaran wilayah Jabodetabek saja.

"(Silahturahmi keluarga hanya di wilayah Jabodetabek) Boleh, nggak ada masalah kalau itu," kata Kabag Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Benyamin, Kamis (14/5).

Benyamin mengatakan, mudik lokal seperti di Jabodetabek itu tidak ada aturannya. Namun, para pemudik lokal itu harus mengikuti aturan PSBB yang berlaku.

"Mudik di lingkungan PSBB, misalnya jabodetabek. Berarti ikut aturan PSBB," ujar Benyamin.

Mengenai sanksi yang melanggar PSBB, ia mengaku kalau hal itu sudah masuk ke dalam ranah pemerintah daerah terkait. Sebab, setiap Pemda memiliki sanksinya masing-masing.

"Ya kalau dalam lingkungan PSBB seperti itu, masalah sanksi serahkan pada masing-masing pemerintah daerah," pungkas Benyamin.

WHO Peringatkan Virus Corona Kemungkinan Tak Akan Hilang

RICHPKV - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan pada Rabu, virus corona baru bisa jadi tak akan pernah menghilang dan masyarakat dunia harus belajar hidup bersama virus ini.

Ketika beberapa negara secara perlahan mulai melonggarkan lockdown, WHO mengatakan kemungkinan virus tak akan bisa benar-benar menghilang.

"Ada sebuah virus baru memasuki populasi manusia untuk pertama kalinya dan oleh karena itu sangat sulit memprediksi kapan kita akan menang menghadapinya," kata Direktur Kedaruratan WHO, Michael Ryan, dilansir dari The Times of Israel, Kamis (14/5).

Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, China akhir tahun lalu dan sejak saat itu telah menginfeksi 4,2 juta orang dan menewaskan hampir 300.000 orang di seluruh dunia.

"Virus ini bisa menjadi virus endemik lain dalam masyarakat kita dan virus ini mungkin tak akan pernah pergi," ujarnya dalam konferensi pers virtual di Jenewa.

"HIV belum menghilang, tapi kita terbiasa dengan virus itu."

WHO juga memperingatkan tak ada jaminan melonggarkan pembatasan tak akan memicu gelombang kedua infeksi.

Jalan Masih Panjang

Michael Ryan menambahkan, jalan masih panjang untuk bisa kembali ke kehidupan normal, mendesak negara-negara tetap memberlakukan lockdown.

"Ada beberapa pemikiran ajaib yang muncul bahwa lockdown bekerja dengan sempurna dan bahwa menghentikan lockdown akan sangat bagus. Keduanya berbahaya," kata ahli epidemiologi Irlandia ini.

Ryan juga mengutuk serangan terhadap petugas kesehatan yang terkait dengan pandemi, ada 35 insiden dilaporkan pada April di 11 negara.

Dia mengatakan serangan itu sering merupakan reaksi berlebihan masyarakat yang kurang informasi.

“Covid-19 menunjukkan hal terbaik dari kita, tetapi juga menunjukkan yang terburuk,” katanya.

Orang-orang merasa perlu melampiaskan frustrasi mereka pada pihak-pihak yang murni berusaha membantu.

"Ini adalah tindakan kekerasan dan diskriminasi yang tidak masuk akal yang harus dilawan."

Ryan menggarisbawahi, dalam upaya menemukan cara menaklukkan virus merupakan kesempatan bagi umat manusia untuk mengambil langkah besar ke depan dengan menemukan vaksin dan membuatnya dapat diakses secara luas.

"Ini adalah peluang besar bagi dunia," kata Ryan.

Kisah Perjalanan Kang Pipit Pemeran Preman Pensiun, Pernah Menjadi RT di Penjara

RICHPKV - Bagi penggemar sinetron Preman Pensiun sudah tidak asing lagi dengan sosok Kang Pipit. Pipit sendiri merupakan tokoh preman dalam film Preman Pensiun.

Namun siapa sangka jika di kehidupan nyata, pria bernama asli Icaa ini memang seorang preman sungguhan. Pipit bahkan sempat merasakan hidup di balik jeruji besi di Lapas Kebonwaru Bandung. Namun kini Pipit telah dikenal sebagai artis berkat sinetron Preman Pensiun. Berikut ulasannya seperti dilansir channel youtube TYSONISME CHANNEL.

Sempat Masuk Penjara

Kang Pipit mengungkapkan jika dirinya sempat masuk penjara. Dia sempat merasakan hidup di Lapas Kebon Waru.

"Ya kita rasakan dulu di polsek itu keluar masuk ya sebetulnya mah. Kang Pipit di LP Kebonwaru," kata Pipit

Kang Pipit menceritakan jika dirinya pun sempat menjadi RT di dalam penjara.

"Kalau di LP satu kamar itu ada RT. RT itu yang mengurus rekan-rekan di dalem. Ya alhamdulillah lah pernah mengalami kitu. Jadi namnya RT teh bisa ngajejehkeun mun aya besukan dari orang lain ke rekan bisa dimanfaatkan, bisa dipake 'ulah diseepkeun kabeh atuh keur isukan'. Jadi nyuhunkeun ka RT dipasihan meser bala bala," kata Pipit.

Kehidupan di Dalam Sel

Menjalani hidup sebagai napi sudah dirasakan betul oleh Pipit. Hidup di dalam penjara kata dia begitu prihatin.

"Hidup di bui itu prihatinnya lebih lebih wah luar biasa daripada hidup di luar. Jadi merasakan betul," ungkap Pipit.

Petik Hikmah

Meski demikian, Kang Pipit memetik banyak pelajaran dari kejadian yang dialami di masa lalu. Dia selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik.

Salah satunya, Pipit pun kini terjun ke dunia hiburan. Dia menjadi salah satu pemeran di sinetron Preman Pensiun.

Sempat Dipindahkan

Kang Pipit sempat dipindahkan dari Lapas Kebon Waru. Hal ini karena saat itu jumlah napi yang menghuni disana mengalami kelebihan kapasitas.

"Kapasitas LP itu 1000 orang, ternyata lebih dari 1000. jadi dioper ke Nusakambangan, Cirebon, Kuningan, Cipinang, Sukamiskin," ucapnya.

Fraksi PKS Minta Pemprov DKI Tak Potong Tunjangan Tenaga Medis dan Pendidikan

RICHPKV - Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Mohammad Arifin meminta Pemerintah Provinsi DKI tidak memotong tunjangan kinerja Aparatul Sipil Negara (ASN) tenaga pendidik, dan tenaga medis. Permintaan ini seiring langkah Pemprov DKI untuk menyesuaikan pengeluaran pada APBD 2020 sebagai dampak Covid-19.

Penyesuaian tersebut merujuk pada keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

"Kedua komponen ASN ini, Fraksi PKS setuju tidak ada potongan TKD, karena ini akan berpengaruh sangat besar bagi dunia pendidikan dan kesehatan,” kata Arifin, Rabu (13/5).

Arifin menambahkan, pemangkasan justru ada pada komponen pengadaan barang dan pembangunan infrastruktur, yang tidak ada kaitannya dengan keputusan bersama Mendagri dan Menkeu RI.

“Ini yang seharusnya dipangkas, karena akan memberatkan APBD secara langsung,” tuturnya.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta pada tahun ini mengalami penyesuaian karena dampak Covid-19. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diprediksi turun hingga 50 persen. APBD juga disesuaikan tidak lagi Rp 87 triliun.

Untuk penyesuaian PAD sebesar 45,92 persen. Dengan rincian, realisasi pada bulan April, sebesar Rp 11,660 triliun. Pemprov DKI kemudian memproyeksikan PAD sebesar Rp 26,423 triliun atau sebesar 45,92 persen.

Selain itu, penyesuaian juga berlaku terhadap Dana Perimbangan. Awalnya, Dana Perimbangan 2020 sebesar Rp 21,618 triliun. Akibat dampak pandemi Covid-19, Pemprov DKI kemudian melakukan rasionalisasi menjadi Rp 16,918 triliun atau sebesar 78,26 persen. Sementara pendapatan lain-lain diproyeksikan hanya sebesar Rp 2,403 triliun atau sebesar 76,69 persen.

Penyesuaian pendapatan juga menyasar pada penerimaan pembayaran dari Rp 5,760 triliun menjadi Rp 1,442 triliun. Dana SILPA semula Rp 5,500 triliun menjadi Rp 1,182 triliun atau sebesar 21,49 persen. Sedangkan penerimaan pinjaman daerah senilai Rp 260 miliar tidak dilakukan rasionalisasi.

Wilayah Jaksel Diprediksi Hujan Disertai Petir Sore Hari, Warga Diminta Waspada

RICHPKV - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat mewaspadai potensi hujan disertai kilat atau petir di Jakarta Selatan pada Rabu (13/5) sore.

"Waspada potensi hujan disertai kilat atau petir dan angin kencang di Jakarta Selatan pada sore hari," demikian peringatan dini berdasarkan laman resmi BMKG yang dikutip di Jakarta.

Sementara pada pagi hari, BMKG memperkirakan warga DKI Jakarta akan disambut cuaca cerah berawan.

Sedangkan pada siang hari, dua wilayah DKI Jakarta, yakni Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diperkirakan mengalami hujan ringan. Untuk wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat diperkirakan berawan. Sedangkan Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu cerah berawan.

Sementara pada malam hari, wilayah DKI Jakarta diperkirakan berawan. Secara umum, perkiraan suhu udara di DKI Jakarta berkisar 23 hingga 32 derajat celsius, serta kelembapan 80 hingga 95 persen.

Jokowi Akui Baru 10 Persen Masyarakat Terima BLT di Tahap Pertama

RICHPKV - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui saat ini bantuan yang diberikan pemerintah belum 100 persen selesai. Dia menjelaskan saat ini baru tahap pertama untuk membantu masyarakat yang terkena dampak adanya Pandemi Covid-19 baru dilakukan.

"Memang untuk tahapan pertama belum 100 persen selesai. Di sini tahap pertama sudah selesai. Tetapi di tempat-tempat lain saya cek misalnya BLT desa itu baru yang diterima masyarakat baru 10 persen," kata Jokowi usai meninjau pembagian bantuan tunai di Kantor Pos, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/5).

Sebab itu, Jokowi meminta kepada masyarakat agar menunggu bantuan tersebut. Jika belum, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta masyarakat untuk menanyakan pada aparat desa.

"Jadi mohon masyarakat masih menunggu, menanyakan juga pada aparat desa baik RT, RW maupun kepala desa," ungkap Jokowi.

Dia juga mengapresiasi kinerja antara pusat dan daerah walaupun dalam keadaan yang tidak bisa diprediksi. Walaupun ada data yang belum lengkap, Jokowi minta pada tahap kedua bisa diperbaiki lebih baik lagi.

"Memang ada 1 2 3 yang berkaitan dengan data itu masih belum bisa diperbaiki. Tetapi nanti pada tahapan kedua bulan depan bisa diperbaiki lagi. Insyaallah lebih baik lagi," ucap Jokowi.